FAKTOR PENGARUH DALAM KONSTRUKSI JEMBATAN PANJANG

Sekurang-kurangnya ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan jembatan panjang.

1. Faktor Teknologi
2. Faktor Geometrik
3. Faktor Struktur, Energi dan Estetika
4. Faktor Lingkungan, Risiko, Navigasi, Angin dan Gempa
5. Faktor Pembiayaan dan Fungs

Faktor Teknologi
Teknologi adalah kesenyawaan sempurna (perfect fusion) dari 5 unsur utama yang membentuknya yaitu: 1) seni (art), 2) ilmu pengetahuan (science), 3) teknik (engineering), 4) ekonomi (economic), dan 5) bisnis (business) (Lanneke, 2009).

• Teknologi Material

          - Material Kabel dan Baja
             Material harus kuat dan ringan
             Kabel sebagai komponen utama jembatan gantung dan cable stayed
             Tegangan ultimate 1570 MPA - 1800 MPA
             Baja digunakan untuk struktur atas dan bawah.
             Baja untuk struktur atas terdiri dari tulangan beton untuk pilon, gelagar dan lantai; box baja untuk gelagar, mur dan baut.
             Baja untuk struktur bawah meliputi tiang pancang baja, tulangan untuk borepile, cassing, tulangan untuk pondasi caisson, dan beton abutmen dan pilar.

           - Material Beton
              Struktur beton bertulang di lingkungan laut yang ekstrim terhadap risiko terhadap karat yang tinggi akibat pengaruh garam dan sulfur.
              Struktur beton harus kedap air
              Semen yang cocok digunakan di lingkungan korosif adalah Specified Blended Cement, yang mengandung bahan tahan terhadap sulfat dan lebih kedap air.  

• Teknologi Struktur Jembatan

          Jembatan gantung dapat mencapai bentang 1991 meter (jembatan yang menghubungkan P. Honshu dan P. Shikoku di Jepang)
          Jembatan Cable Stayed (jembatan didukung oleh kabel yang dihubungkan langsung dengan Tower) umumnya dipakai untuk bentang sedang sampai dengan 450 meter. Saat ini jembatan cable stayed terpanjang adalah Jebatan Tatara di Jepang dengan bentang 890 meter.
          Cable stayed memerlukan pylon.

• Teknologi Metode Konstruksi dan Peralatan

          Metode konstruksi dan perlatan yang canggih dan rumit sering dibutuhkan pada pelaksanaan:         
          - Penempatan bore pile atau tiang pancang
          - Penganngkutan dan penempatan pondasi
          - Pemasangan pilon
          - Pemasangan gelagar atau dek
          - Pemasangan kabel gantung atau tarik
          Metode konstruksi dapat dibagi menjadi metode konstruksi unuk struktur bawah dan struktur atas.
          Metode konstruksi struktur bawah perlu memperhatikan batimetri (rupa dasar laut)
          Metode konstruksi struktur atas perlu memperhatikan kesecapatan angin.
          Peralatan canggih yang diperlukan anatara lain: concrete batching, plant barge, crane barge, pile casing driver, bore equioment.
    

• Faktor Struktur, Energi dan Estetika

Karakteristik struktur yang diperlukan untuk konstruksi jembatan bentang panjang, antara lain:
         - Kuat menahan beban yang mungkin terjadi
         - Cukup kaku untuk menjamin kenyamanan berkendara
         - Mempunyai kestabilan tekuk akibat gaya tekan
         - Tidak mengalami kelelahan/ keruntuhan akibat beban yang mempunyai siklus pengulangan
         - Tahan terhadap pengarug lingkungan termasuk bahan kimiawi
         - Mempunyainilai ekonomi
         - Mempunyai nilai estetika dengan bentuk yang indah dan sesuai dengan kondisi sekitarnya.

Permasalahan Penyelenggaraan Konstruksi Jembatan Bentang Panjang

Sebagian besar sungai-sungai di Indonesia memiliki lebar yang kecil. Hanya sekitar 2% yang memiliki lebar lebih besar dari 100 meter. Hal ini mempengaruhi kebijakan pembinaan teknis jembatan di Indonesia. Kebijakan standarisasi jembatan-jembatan pendek lebih dikembangkan untuk mendukung fungsi jaringan jalan.

Saat ini ketersediaan jembatan panjang di Indonesia masih belum dominan. Hal ini terkait dengan konsep masterplan sitem transportasi nasional yang berupaya menggerakkan seluruh sektor di bidang infrastruktur pehubungan yaitu mendorong perhubungan darat, laut dan udara. Memang sampai dengan saat ini akan di dorong untuk membuat dua jempatan panjang lainnya yaitu Jembatan Selat Sunda dan Jembatan Selat Bali, namun demikian hal ini masih akan memperhitungkan banyak hal, anatara lain: kesiapan daerah terhadap trasnsisi budaya dan ekonomi. Jembatan panjang memang didesain untuk tempat-tempat yang memilik nilai EIRR lebih besar dari 12%, artinya kegiatan masyarakat di derah tersebut memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat difahami karena besarnya kebutuhan biaya pemeliharaan jembatan yang sangat tinggi harus diimbangi dengan tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tinggi pula. Mekanisme pemeliharaan jembatan ini harus berbagi dengan masyarakat sehingga masyarakat juga memiliki kepedulian terhadap jembatan tersebut dan merasa memiliki.

Ide pembangunan jembatan bentang panjang mengandung berbagai aspek multi dimensi yang perlu diantisipasi sejak dini.

Aspek Kebutuhan Program
1. Informasi kebutuhan besaran program fisik jembatan, khususnya jembatan bentang panjang masih sangat terbatas
2. Informasi kondisi jembatan masih terbatas
3. Informasi pasar masih sangat terbatas

Aspek Teknologi
1. Analisis struktur, metode pelaksanaan, dan manajemen konstruksi jembatan bentang panjang realtif kompleks yang memerlukan tenaga ahli khusus dan bantuan komputer.
2. Teknologi khusus yang diterapkan pada pembangunan jembatan panjang mungkin memerlukan jenis dan bentuk materia yang berbeda dibandingkan dengan material yang umumnya digunakan dalam pembangunan jembatan. Sebagai contoh untuk mengurangi beban struktural, jembatan bentang panjang memerlukan material konstruksi yang lebih ringan tanpa mengurangi kekakuannya.
3. Pemeliharaan dan perawatan jembatan belum seluruhnya menggunakan material dan peralatan yang tepat.

Aspek Pembiayaan dan Modal Kerja
1. Konstruksi jembatan bentang panjang umumnya membutuhkan biaya besar. Mengingat kemampuan pemerintah dalam penyediaan dana APBN/D semakin terbatas karena harus memperhatikan berbagai prioritas pembangunan lainnya, pembiayaan yang besar memerlukan alternatif sumber pembiayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Konsep keadilan untuk kemakmuran bersama sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 perlu diterapkan dalam penyelenggaraan infrastruktur. Para pemanfaat hasil pembangunan jembatan bentang panjang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi seluas-luasnya. Tingkat partisipasi disesuaikan dengan tingkat manfaat yang diterimanya.
2. Akses permodalan badan usaha masih terbatas terutama setelah krisis ekonomi global tahun 2008. Tingkat suku bunga dinilai pelaku jasa konstruksi masih terlalu tinggi
3. Kombinasi permasalahan pembiayaan, teknologi dan manajemen konstruksi merupakan tantangan besar bagi penyedia jasa konstruksi nasional. Masalah pembiayaan menjadi krusial karena investor sering membawa teknologi dan manajemen konstruksi sendiri yang merujuk pada penyedia jasa di bawah benderanya. Semakin kecil peran pemerintah dan komponen nasional dalam proses pembiayaan, akan semakin sempit peluang bagi penyedia jasa konstruksi nasional. Pendanaan dari loan menyebabkan lemahnya posisi Indonesia terutama dalam hal penetapan penyedia jasa konstruksi dan tenaga kerja nasional (contoh: kasus Jembatan Suramadu yang mempekerjakan badan usaha dan tenaga kerja sampai dengan tenaga terampil dari China)

Saat ini pembiayaan jembatan bentang panjang hampir seluruhnya mengandalkan loan dari pihak luar negeri. Hal ini terjadi karena kapasitas fiscal Indonesia tidak mencukupi untuk membuat jembatan bentang panjang dengan dana sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena rendahnya PAD hampir di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia sedangkan seluruh sektor pembangunan lainnya masih banyak yang memerlukan perhatian khusus. Saat ini andalan pembangunan Indonesia adalah APBN yang bersumber pada migas, tambang dan industri perdagang yang dikelola secara nasional.

Aspek Pengadaan
Keterlibatan pihak lain di luar pemerintah atau sektor privat, dalam pembiayaan dan operasi produk konstruksi memerlukan sistem pengadaan dan pengikatan kontrak khusus. Secara umum Undang-Undang Jasa Konstruksi telah mengakomodasi permasalahan ini dengan format proses pengadaan konstruksi terintegrasi. Tanpa jaminan hukum melalui pengikatan kontrak yang jelas dan penegakan hukum yang tegas dan adil serta dukungan dari sistem penjaminan risiko, sektor privat tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur.

Aspek Penyedia Jasa Badan Usaha
1. Hampir semua penyedia jasa badan usaha berklasifikasi umum
2. Kesempatan penyedia jasa untuk mengembangkan potensinya dibidang ini masih sangat terbatas karena jarangnya pekerjaan jembatan bentang panjang di Indoensia.
3. Peraturan LPJK nomor 11a/2008 belum sepenuhnya merujuk pada standar internasional (Central Product Classification – CPC).
Klasifikasi bidang jalan masih digabung dengan bidang jembatan (kode: 4022 - jalan dan jembatan) sehingga penyedia jasa yang kurang berpengalaman dibidang jembatan dapat memasukkan penawaran untuk pekerjaan bidang jembatan.
4. Corrective Action dalam pemberdayaan penyedia jasa badan usaha bidang jembatan masih kurang dilakukan. Belum banyak program-program pemberdayaan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pemerintah, LPJK, maupun asosiasi untuk mandiri dalam penguasaan bridge engineering.

Aspek Penyedia Jasa Tenaga Konstruksi
1. Belum semua tenaga ahli tersertifikasi
2. Standar pengukuran kompetensi (Sertifikasi) masih beragam tergantung pada asosiasinya.
Belum ada standar nasional untuk proses assessment dalam sertifikasi badan usaha dan tenaga ahli, dan masih banyak output proses sertifikasi yang belum memberikan gambaran kompetensi penyedia jasa yang sesungguhnya

Aspek Penelitian dan Pengembangan
1. Litbang bidang konstruksi jembatan bentang panjang masih kurang
2. Peran dan kesempatan industri dalam riset teknologi bidang konstruksi jembatan bentang panjang masih kurang, karena keterbatasan pasar dan tidak ada insentif yang dapat diperoleh.
3. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan riset masih rendah
4. Pengaplikasian produk-produk litbang masih menemui banyak kendala di lapangan.

Aspek Kelembagaan
1. Lembaga pembina jasa konstruksi belum terbentuk seluruhnya pada masing-masing daerah, sehingga proses pembinaan konstruksi, termasuk pembinaan kapasitas dalam penyelenggaraan jembatan belum merata di seluruh daerah.
2. Peran LPJK masih sangat terbatas, khususnya dalam pengembangan iptek dan peningkatan sumber daya manusia.Lembaga sertfikasi profesi bidang konstruksi masih belum efektif untuk menghasilkan tenaga ahli konstruksi yang profesional, khususnya di bidang jembatan.

Sinergi Dalam Penyelenggaraan Jembatan

Penyelenggaraan jembatan bentang panjang sering bersifat strategis. Banyak kepentingan yang terlibat dalam prosesnya. Kepentingan tersebut bukan hanya bersifat teknis, tetapi mencakup hal-hal nonteknis seperti: kebutuhan akan pencitraan, pemihakan kepada wilayah dan masyarakat tertentu, dsb. Oleh karena itu, permasalahan pada penyelenggaraan jembatan bentang panjang sering menjadi kompleks.

Pemangku kepentingan yang terlibat, antara lain: pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemberi bantuan dana, kelompok masyarakat setempat dan pemerhati konstruksi, perguruan tinggi, asoasiasi perusahaan dan profesi, dan tokoh masyarakat. Apa yang perlu disinergikan dan bagaimana mensinergikan berbagai pemangku kepentingan tersebut?

a. Kesepahaman atas tujuan rencana pembangunan jembatan

Iniator atau penanggung jawab kegiatan memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perumusan tujuan pembangunan jembatan. Sebagai contoh, sejak tahun 1986, Departemen PU sudah menyampaikan idea pembangunan jembatan Selat Sunda. Idea ini terus bergaung. Memahami tujuan pembangunan jembatan tersebut sangat terkait dengan perkembangan wilayah sekitar jembatan, pada medio tahun 1990-an Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Bappeda, proaktif untuk menyiapkan kajian awal yang hasilnya kemudian dibahas oleh berbagai kelompok masyarakat. Saat ini rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah banyak di bahas di berbagai media massa. Berbagai kelompok masyarakat sudah banyak memberikan masukan terkait dengan manfaat dan risiko yang akan dihadapi.

b. Pemerintah berperan penuh dalam proses perencanaan umum

Penyusunan perencanaan umum adalah untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan rencana pembangunan jembatan. Penyusunan perencanaan umum harus bebas dari konflik kepentingan. Oleh karena itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan parsial dari perencanaan umum dapat dilakukan oleh sektor privat, tetapi pengintegrasian berbagai kegiatan parsial tersebut harus di bawah kendali Pemerintah.

c. Pelaksanaan studi kelayakan yang komprehensif, transparan dan akuntabel

Studi kelayakan adalah proses mensinergikan antara pencapaian tujuan dari sebuah ide pembangunan yang sudah disepakati secara luas dengan kapasitas sumber daya yang tersedia dan manfaat pembangunan. Kapasitas sumber daya untuk mencapai tujuan (dampak) terdiri dari potensi ketersediaan biaya, kapasitas lingkungan dan potensi ketersediaan teknologi. Manfaat pembangunan terkait langsung atau tidak langsung dengan berbagai komponen dalam mencapai tujuan pembangunan. Komponen langsung antara lain terdiri dari: pengguna jembatan baik individu maupun kelompok masyarakat. Komponen tidak langsung misalnya perkembangan wilayah, harga produk di pasar, daya saing produksi dan hasil bumi, tingkat kenyaman dan kesehatan masyarakat, dll. yang seluruhnya dapat dikuantifikasi. Proses yang transparan dan akuntabel sangat penting karena akan dinilai oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya para investor yang berminat.

d. Pemerintah berperan penuh dalam proses penyediaan lahan

Pembangunan infrastruktur publik termasuk jembatan bentang panjang adalah untuk kepntingan publik sehingga masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan. Lahan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan proyek. Hasil pembelajaran dari pengalaman menunjukkan kegagalan dalam penyediaan lahan untuk mendukung proyek infrastruktur antara lain adalah kenaikan harga lahan yang tidak wajar karena ulah para spekulan tanah, dan ada sebagian kecil masyarakat yang tidak bersedia untuk berpartisipasi. Kebijakan yang telah diambil pemrintah untuk mengantisipasi permasalahan ini adalah dengan mengeluarkan peraturan dilarangnya transaksi tanah oleh masyarakat sebelum proyek dilaksanakan; diterbitkannya Keppres yang mengatur pelimpahan wewenang penerimaan ganti rugi pengambilan hak atas lahan kepada lembaga pengadilan apabila masih ada sebagian kecil masyarakat (< 20%) tidak bersedia lahannya dibebaskan.

e. Pemerintah berperan penuh dalam perumusan kinerja sistem penyelenggaraan yang mencakup kinerja input, proses, output dan outcome.

f. Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan oleh sektor privat

g. Audit kinerja sistem penyelenggaraan dilakukan oleh tim audit independen.

Pelaksanaan K3 di Dep. PU

Mengapa pelaksanaan K3 sangat penting:

• Di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja, dan 160 juta penyakit akibat bekerja.
• Di Indonesia terjadi 23 korban/ 100 ribu pekerja; 1,5 juta kasus pada periode 1978-2007; menimbulkan klaim asuransi Rp. 1,9 triliun; kejadian di sektor konstruksi 32% dan manufaktur 31,5%.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dep. PU:

1. Pengaturan K3 (Permen PU No. 09/PRT/M/2008)
2. Penegakaan peraturan K3
3. Persyaratan K3 dalam setiap kegiatan
4. Setiap orang bertanggung jawab untuk menerapkan K3
5. Identifikasi bahaya
6. Penerapan Sistem Manajemen K3 (SM-K3)
7. Peningkatan kompetensi K3
8. Sosialisasi K3

Substansi Permen PU No. 09/PRT/M/2008

• Tata cara penyusunan SM- K3 konstruksi bidang PU bagi penyedia jasa
• Format rencana K3 kontrak
• Format audit internal K3 konstruksi bagi penyedia jasa
• Format tata cara penentuan tingkat risiko kegiatan

Pakta Komitmen K3 Dep. PU - Mitra Kerja

1. Keteladanan untuk keselamatan
2. Keutamaan untuk keselamatan
3. Integrasi untuk keselamatan, yang mencakup: perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pembongkaran.
4. Kompetensi untuk keselamatan
5. Pengetahuan untuk keselamatan

Peran PU dalam Penanganan Bencana

Saya menerima satu buku lagi dari Sekretariat BPKSDM yang berjudul "Peran PU dalam Penanganan Bencana". Buku ini membahas:

• Konsep dan kebijakan PU dalam penanganan bencana
• Penanganan bencana tsunami Aceh dan Nias
• Penanganan bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah
• Penanganan bencana banjir di Jakarta
• Penanganan bencana alam lumpur Sidoarjo Jawa Timur.

Buku ini sangat bermanfaat karena secara singkat menjelaskan penyebab bencana, kerusakan dan korban yang terjadi, permasalahan dan cara penanggulangan bencana, dan pembelajaran yang dapat dipetik.

Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo

Saya telah menerima buku dari I Putu Artama Wiguna, PhD, salah seorang tim penulis buku Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Saya yakin penulisan buku sejenis ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan konstruksi di Indonesia. Setelah terbitnya buku ini, diharapkan akan terbit buku-buku sejenis lainnya, misalnya tentang Bencana TPA di Leuwi Gajah Jawa Barat dan Bencana Situ Gintung.

Isi buku tersebut mencakup:

• Latar belakang penulisan buku
• Sejarah perkembangan lumpur dari awal sampai saat buku diterbitkan
• Fenomena geologi gunung lumpur (mudvolcano) dan semburan lumpur
• Konsep manajemen bencana dalam penanggulangan lumpur secara terpadu dengan manajemen risiko bencana
• Analisis penurunan tanah dan dampaknya
• Analisis ancaman pencemaran air dan udara sebagai akibat semburan lumpur serta pembahasan dampaknya.
• Analisis tingkat risiko disekitar daerah semburan lumpur
• Hasil penelitian karakteristik fisik dan kimia lumpur
• Alternatif pengaliran lumpur di permukiman dan analisis benefit cost ratio
• Rencana ke depan dalam mengurangi bencana yang diakibatkan semburan lumpur.

Para mahasiswa dan praktisi dapat menggunakan buku tersebut khususnya dalam pembahasan studi kasus.

Agenda Konstruksi 2009

1. Kolokium Hasil Litbang Permukiman, 27-28 Mei 2009, Kampus Pusat Litbang Permukiman, Jalan Panyaungan - Cileunyi Wetan Kab. Bandung
2. Pelatihan Teknik Pembelajaran Orang Dewasa dalam Diklat Keahlian Konstruksi, 3-4 Juni 2009, Hotel Satelit, Jalan Raya Darmo Surabaya.
3. Kolokium Jalan dan Jembatan: Pengembangan Teknologi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam Rangka Mendorong Peningkatan Daya Saing Produksi Nasional, 10-11 Juni 2009, Gedung Pengembangan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, Jalan A.H. Nasution No. 264 Ujung Berung Bandung.
4. Penyelenggaraan Mata Kuliah Umum Kedinasan: Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pascakonstruksi, 3-8 Agustus 2009, Kampus Pusbiktek BPKSDM Dep. PU, Jalan Abdul Hamid 1 Cicaheum Bandung.